SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA MAINDU KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA MAINDU BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA MAINDU SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MENGURUS SURAT MENYURAT DI KANTOR DESA, SILAHKAN MEMBAWA POTO COPY KARTU KELUARGA (KK) TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA MAINDU, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN

Artikel

RPJM Desa Maindu

30 April 2014 18:54:20  admin  11.511 Kali Dibaca 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJM-Desa

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Oleh karena itu, desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RPJM-Desa Maindu ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

 

 

 

  • DASAR HUKUM.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Maindu Kecamatan Maindu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 22);
  20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 24);
  21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43);
  22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 50);
  23. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63);
  24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
  25. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri D Nomor 1)
  26. Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 62);
  27. Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 71);
  28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 76);

 

  • 3 PENGERTIAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 43 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Perda Kabupaten tuban Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

  1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitan secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
  2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiilki sehingga mamapu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.
  3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pambangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Adapun untuk penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah Desa  adalah  kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
  11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
  24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dim iliki oleh Desa melalui penyertaan secara Langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar  -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

 

BAB II

PROFIL  DESA

 

  • Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah asal muasal Desa maindu sering kali tertuang dalam dongeng- dongeng yang di wariskan secara turun temurun dan di sampaikan sdari mulut kemulut sehingga sulit di buktikan kebenaranya secara fakta

 

Maindu, adalah salah satu desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Montong, di desa yang memiliki tujuh dusun ini ada satu dusun yg mempunyai kebun buah jeruk yg rasanya sangat unik nyaitu dusun Sumberjo, diantara tujuh dusun itu antara lain

  1. Dusun Putuk Kidu
  • Dukuh Putuk Kepoh
  1. Dusun Patak Banteng
  • Dukuh Blimbing
  1. Dusun Karang Asem
  • Dukuh Njar lor
  1. Dusun Windu
  • Dukuh Putuk Waru
  1. Dusun Muser
  • Dukuh Mbelik
  1. Dusun Sumberjo
  • Dukuh Ngrandu
  1. Dusun Watukuwo
  • Dukuh Bentili

Dari dulu hingga sekarang Desa Maindu telah di pimpin beberapa Kepala Desa di antaranya

  1. JOKO

Mbah Joko Beliau adalah kepala Desa Priode pertama dalam memimpin Desa Maindu -+ beliau memimpin 8 tahun mulai tahun 1910 – 1918.

  1. GENDUT

Kepala desa Maindu priode kedua adalah Mbah Gendut beliau memimpim sejak tahun 1918 – 1925.

  1. KASMANI

Setelah lengser dari kusri Kepemimpinan selanjutnya Kepala desa Maindu di pegang oleh Mbah Kasmani beliau memimpin Desa Maindu dari tahun 1925 – 1942.

  1. NASIRAN

Beliau memimpin mulai dari tahun1942 – 1982.

  1. RASMONO

Beliau memimpin Desa Maindu mulai dari tahun 1991 – 1999.

  1. TAMAJI

Beliau memimpin mulai dari tahun 1999 – 2007.

  1. TAMAJI

Dalam pemilihan Kades selanjutnya Bapak Tamaji juga menang lagi dalam priode kedua ini beliau memimpin dari tahun 2007 - 2013

  1. TULIP ADI TAHAR

Beliau memimpin Desa Maindu mulai tahun 2013 - 2019

  1. LAZIB

Tahun 2019 sampai sekarang desa Maindu di pimpin Bapak Lazib

2.1.2  Demografi

Topografi Desa Maindu adalah berupa Dataran Tinggi dengan luas wilayah  818,9 Ha dengan ketinggian 700 mdpl yang secara administratif terbagi dalam 6 dusun, 4 RW dan 17 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagaian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas  163,8 Ha (20%), tegalan  368,5 Ha (45%), sawah  286,6 Ha (35%), sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain. posisi 7°01'13.0", Lintang Selatan dan 111°53'18.8" Bujur Timur.

Desa Maindu termasuk dalam wilayah Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara :         Desa Jetak Kecamatan Montong

Sebelah Selatan        :         Desa Klumpit Kecamatan Soko

Sebelah Barat :         Desa Bringin Kecamatan Montong

Sebelah Timur :         Desa Waleran Kecamatan Grabakan

Jarak tempuh Desa Maindu ke ibu kota kecamatan adalah 11 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 Menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 Menit.

 

2.1.2.1 Sumber Daya Alam

Tabel 5.1 : Sumber Daya Alam

No

Uraian Sumber Daya Alam

Volume

Satuan

 

 

 

 

1

Lahan Tegalan

290,86                   

Ha

2

Lahan Persawahan

                       278.51

Ha

3

Lahan Hutan

                   4.05

Ha

4

Sungai

                6.400

Ha

 

Tanaman Pangan :

 

 

5

Padi

                       1.320

Ton/tahun

6

Jagung

1.116     

Ton/tahun

7

Kacang Tanah

9

Ton/tahun

   

 

 

 

 

2.1.2.2 Sumber Daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kwalitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Maindu cukup baik dibandingkan masa sebelumnya.

Tabel 5.2 : Sumber Daya Manusia

No

Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Satuan

 

 MAINDU

 

 

1

Penduduk dan keluarga

 

 

 

a.Jumlah penduduk laki-laki

1.384

orang

 

b. Jumlah penduduk perempuan

1.310

orang

 

c. Jumlah keluarga

2.694

keluarga

2

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

 

 

 

BELUM/TIDAK BEKERJA

577

orang

 

MENGURUS RUMAH TANGGA

467

orang

 

PELAJAR/MAHASISWA

483

orang

 

PENSIUNAN

1

orang

 

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1

orang

 

PERMAINDU

5

orang

 

PETANI/PEKEBUN

2.264

orang

 

PETERNAK

2

orang

 

TRANSPORTASI

3

orang

 

KARYAWAN SWASTA

26

orang

 

KARYAWAN BUMN

1

orang

 

BURUH HARIAN LEPAS

1

orang

 

TUKANG JAHIT

1

orang

 

GURU

7

orang

 

BIDAN

1

orang

 

PERAWAT

1

orang

 

SOPIR

4

orang

 

PEDAGANG

6

orang

 

PERANGKAT DESA

14

orang

 

KEPALA DESA

1

orang

 

WIRASWASTA

122

orang

 

LAINNYA

24

orang

3

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

 

 

 

TIDAK / BELUM SEKOLAH

1.154

orang

 

BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT

497

orang

 

TAMAT SD / SEDERAJAT

1.606

orang

 

SLTP/SEDERAJAT

502

orang

 

SLTA / SEDERAJAT

201

orang

 

DIPLOMA I / II

3

orang

 

AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA

2

orang

 

DIPLOMA IV/ STRATA I

25

orang

 

STRATA II

1

orang

4

Penduduk Berdasarkan Usia

 

 

 

DI BAWAH 1 TAHUN

34

orang

 

2 S/D 4 TAHUN

116

orang

 

5 S/D 9 TAHUN

282

orang

 

10 S/D 14 TAHUN

290

orang

 

15 S/D 19 TAHUN

292

orang

 

20 S/D 24 TAHUN

324

orang

 

25 S/D 29 TAHUN

304

orang

 

30 S/D 34 TAHUN

413

orang

 

35 S/D 39 TAHUN

435

orang

 

40 S/D 44 TAHUN

366

orang

 

45 S/D 49 TAHUN

318

orang

 

50 S/D 54 TAHUN

336

orang

 

55 S/D 59 TAHUN

256

orang

 

60 S/D 64 TAHUN

197

orang

 

65 S/D 69 TAHUN

174

orang

 

70 S/D 74 TAHUN

110

orang

 

DI ATAS 75 TAHUN

162

orang

5

Penduduk Berdasarkan Perkawinan

 

 

 

BELUM KAWIN

1.531

orang

 

KAWIN

2.605

orang

 

CERAI HIDUP

86

orang

 

CERAI MATI

186

orang

 

2.1.2.3 Sumber Daya Pembangunan

Tabel 5.3 : Sumber Daya Pembangunan

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

Jumlah

Satuan

 

 

 

 

1

Aset prasarana umum

 

 

 

a. Jalan Aspal

3,5

Km

 

b. Jalan Usaha Tani/Makadam

5

Km

 

c. Jalan Koral/Lapen

2

Km

 

d. Jalan Tanah

5

Km

 

e. Jembatan

2

Unit

 

f.  TPU

6

Lokasi

 

g. Masjid

4

Unit

 

h. Balai Desa

1

Unit

 

i. Poskamling

17

Unit

 

 

 

 

2

Aset Prasarana pendidikan

 

 

 

a. Gedung SD

2

Unit

 

b. Gedung MI

1

 

 

c. Gedung MTs

0

 

 

d. Gedung Madin

5

 

 

e. Gedung RA

2

 

 

f. Gedung TPQ

4

 

 

 

 

 

3

Aset prasarana kesehatan

 

 

 

a. MCK Umum

0

Unit

 

b. Sarana Air Bersih

2

Unit

 

c. Gedung Polindes

1

Unit

4

Aset prasarana ekonomi

 

 

 

a. Gedung BUMDes

-

Unit

 

 

-

-

5

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

-

-

 

a. Jumlah kelompok usaha

-

-

 

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

-

-

6

Aset berupa modal

-

-

 

a. Total aset produktif

-

-

 

b. Total pinjaman di masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa .Maindu. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Maindu Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Maindu Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Maindu Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Tabel 5.4 : Sumber Daya Sosial Budaya

No

Uraian Sumber Daya Sosial Budaya

Jumlah

Satuan

1

Kelompok Jedoran Sumberan

1

Kelompok

2

Makam Raden Rangga Darmo

1

Tempat

3

Kirab Budaya

1

Kegiatan

4

Makam Panji Laras

1

Tempat

 5

Perguruan Pencak Silat

4

Organisasi

 

2.1.3 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Maindu, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Maindu, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut  pulung –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut, tapi Pada Pilkades Tahun 2019 Melahirkan Pemimpin Muda yang Potensial dan secara Garis Keturunan Tidak memiliki garis Keturan Kepala Desa.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Maindu pada tahun 2019. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Maindu seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Maindu mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Maindu mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Maindu kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Maindu Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Maindu Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Maindu Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Maindu Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

 

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Maindu Mayoritas Petani, Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5.5 : Keadaan Ekonomi

No

Pekerjaan

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1

1

                          -

2

PETANI/PEKEBUN

2.465

1.245

                 1.220

3

 PETERNAK

2

2

                          -

4

TRANSPORTASI

1

1

                          -

5

KARYAWAN SWASTA

16

10

                         6

6

KARYAWAN BUMN

1

1

                          -

7

BURUH HARIAN LEPAS

1

1

                          -

8

GURU

4

1

                         1

9

BIDAN

1

-

                         1

10

SOPIR

3

3

                          -

11

PEDAGANG

4

-

                         4

12

PERANGKAT DESA

14

14

                          -

13

KEPALA DESA

1

-

                         1

14

WIRASWASTA

535

336

                    199

15

LAINNYA

24

14

                      10

 

 JUMLAH

4.409

2.249

2.160

 

  • KONDISI PEMERINTAHAN DESA
    • PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Wilayah Desa Maindu terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Brangkali, Dusun Sekar Petak, Dusun Tanjung, Dusun Sumberan dan Dusun Petak, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Maindu, dari kelima dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT).

No

Nama Dusun

Nama Kepala Dusun

RW

RT

KK

L+P

 L

 P

1

Putuk Kidul

DIYONO

1

2

 105

463

234

229

2

Patak Banteng

ABD MALIK

1

2

 173

 446

221

225

3

Karang Asem

TARSAN

1

2

 161

 596

 297

 299

4

Windu

WAHYUDI

1

2

 185

 586

 300

 286

5

Muser

SUMINTRO

1

1

 464

 1.498

 760

 738

6

Sumberjo

TARMU

1

2

 239

 795

 422

 373

7

Watukuwo

JARMAN

1

3

 

 

 

 

 

 

 

6

17

 1.327

 4.387

 2.238

 2.149

 

  • STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disinggung struktur organisasi desa ini, namun masih bersifat umum. Dan memang secara khusus (teknis) telah ditindaklanjuti/dijabarkan dalam Permendagri 84 thn 2015.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Menurut Permendagri terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Permendagri 84/2015).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Adapun susunan/struktur organisasi perangkat desa terdiri dari 3 (tiga) unsur :

  1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)
  2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain)
  3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)

Ketiga unsur Perangkat Desa dalam SOTK di desa dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa. Unsur-unsur staf sekretariat desa terdiri beberapa urusan. Sesuai ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tersebut telah diatur paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan sesuai klasifikasi perkembangan desa masing-masing.

Jika suatu Desa termasuk kategori 3 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusan sekretariat desa meliputi :

    1. urusan tata usaha dan umum
    2. urusan keuangan, dan
    3. urusan perencanaan.

Jika suatu Desa termasuk kategori 2 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusannya yaitu :

  1. urusan umum dan perencanaan, dan 
  2. urusan keuangan.
  3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan adalah tidak lain Kepala Dusun (Kadus) atau dengan sebutan lainnya yang termasuk unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan di desa.

Idealnya, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Secara umum, tugas melingkupi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun untuk lebih jelas dan detail mengenai tugas dan fungsi Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun. Sobat Desa bisa lihat pada : Apa Saja Tugas Kepala Dusun?

  1. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang di-jabat oleh Kepala Seksi atau biasa disebut Kasi.  

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni :

    1. seksi pemerintahan, 
    2. seksi kesejahteraan dan 
    3. seksi pelayanan.

Atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu :

    1. seksi pemerintahan, 
    2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Sama dengan urusan dalam sekretariat desa, untuk masing-masing seksi juga dipimpin oleh Kepala Seksi atau biasa disingkat Kasi.

 

 

Bagan 6.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa Maindu

Tabel 5.6 : Nama Pejabat Pemerintah

NOMOR URUT

NAMA

JABATAN

 
 

1

2

9

 

1

LAZIB

Kepala Desa

 

2

HARUN ARROSYID

Sekretaris Desa

 

3

TARWIYANTO

Kaur Keuangan

 

4

MUTIKNO

Kaur Tata Usaha dan Umum

 

5

MUALIM M

Kaur Perencanaan

 

6

TARMUDI

Kasi Kesejahteraan

 

7

SAMSUL HADI

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Tuban Adalah Kita

Peta Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:42.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.67.179
    Browser:Tidak ditemukan